RESUME PEMETAAN DAN TATA RUANG PESISIR DAN LAUT (1SMT)

TEMA : Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Wilayah pesisir : wilayah pertemuan antara daratan dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut

Pulau-Pulau Kecil : UU RI No. 1 Tahun 2007, pengertian pulau-pulau kecil (PPK) adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dngan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya.

Karakteristik pulau-pulau kecil :

  • Secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island)
  • Memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular
  • Mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat
  • Memiliki daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan tipe : pulau benua, pulau vulkanik dan pulau karang.

Ekosistem Laut, Pesisir dan PPK :

  • Ekosistem Laut : ekosistem yang terdapat di perairan laut dengan ciri-ciri Memiliki salinitas tinggi, semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi, nacl mendominasi mineral ekosistem laut (mencapai 75%), Iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut, Memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Berdasarkan jarak dari pantai dan kedalaman, ekosistem laut dibagi menjasi zona litoral, neritik, dan oseanik. Secara vertikal dibedakan menjadi zona epipelagik, mesopelagik, batiopelagik, abisalpelagik, dan hadal pelagik.
  • Ekosistem Pesisir : Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna (UU No.27/2007 PWP-3K pasal 1 ayat 7). Ekosistem di wilayah ini adalah ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang.
  • Ekosistem PPK : cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi, memiliki resiko lingkungan yang tinggi seperti pencemaran, memiliki keterbatasan akan daya dukung lingkungan, seperti air tawar dan tanaman pangan.

Potensi & Peluang Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut : Sumber daya dapat pulih (renewable resources), Sumber daya tidak dapat pulih (non-renewable resources), Jasa-jasa lingkungan (environmental services). Potensi pada masing-masing ekosistem diantaranya :

  • Mangrove : fungsi ekologis (penyedia nutrient, nursery ground, feeding ground, spawning ground), fungsi fisik (penahan abrasi, amukan angin topan dan tsunami, intrusi air laut), untuk wisata alam.
  • Padang Lamun : perangkap sedimen, makanan untuk biota laut, habitaat biota laut, tempat berlindung biota laut.
  • Terumbu Karang : habitat biota laut, tempat wisata bahari, pemecah ombak.

Dampak dan Penanggulangan : erosi pantai ditanggulangi dengan beach fill . pengelolaan perikanan, pengelolaan hutan pantai, pendidikan dan kesehatan.

 

TEMA : FUNGSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG PESISIR DAN LAUT

Penataan Ruang : Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang : suatu proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya serta kualitas pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan keterikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan. Dalam perencanaan tata ruang terkait beberapa hal, yakni :

  1. Upaya mengalokasikan beragam kegiatan dalam ruang,
  2. Upaya kompromi terhadap berbagai sudut pandang pemanfaatan ruang atau ‘mekanisme mediasi ruang’,
  3. Alokasi ruang dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu fisik, lingkungan, politik, sosial dan ekonomi,
  4. Melibatkan masyarakat dalam prosesnya,
  5. Dilaksanakan pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Upaya Guna Mencapai Perencanaan : menemukan kebutuhan dalam perbaikan, mengumpulkan informasi fisik ekonomi sosial, mempersiapkan model kegiatan, menentukan prioritas rencana, melakukan analisa, mempertimbangkan batas kawasan, identifikasi stakeholder.

Fungsi :  acuan RPJPD, RPJMD, pemanfaatan wilayah, keseimbangan pembangunan, lokasi investasi, penetapan peraturan, administrasi pertahanan.

Pendekatan Bioekoregion Spesifik Lokal :

  • Identifikasi wilayah spesifik yang dimiliki wilayah studi seperti muara yang di fungsikan sebagai kawasan utama dan pendukung untuk kegiatan apa saja;
  • Identifikasi sifat ekologis dan biota spesifik
  • Identifikasi kegiatan utama perikanan seperti perikanan demersal

Penyusunan Tata Ruang Mengacu Pada : kelestarian sumber daya pesisir (bisa dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan), kesesuaian lahan (perhatikan kesesuaian antara kebutuhan dengan kemampuan lingkungan menyediakan sumberdaya shg terjadi optimasi pemanfaatan ruang), keterkaitan kawasan (agar kegiatan antar kawasan dappat saling menunjang)

 

TEMA : ISU DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN

WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Wilayah Pesisir : interface antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi, wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan

Karakteristik Umum : common property resources, open access regime, laut bersifat fluida tidak dapat disekat, pesisir kawasan strategis, kaya akan sumberdaya alam.

Isu dan Masalah :

  • Konflik kepentingan : tumpang tindih antar sektor, krn open akses. Konflik terjadi baik pemerintah dg swasta dan masyarakat
  • Konflik kewenangan : konsekuensi berhimpitnya pembagian kewenangan yang terbagi menurut administrasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan kepentingan wilayah pesisir tersebut yang seringkali lintas wilayah otonom
  • Timbulnya dampak pembangunan : tingkat sedimentasi, banjir rob, polusi.
  • Lemahnya peraturan hukum
  • Kenaikan muka air laut : meningkatkan intensitas banjir, merubah arus aut dan merusak mangrove, intrusi air laut, ancaman terhadap kegiatan sosek masyaraat pesisir, berkurangnya luas daratan, hilangnya PPK
  • Kerusakan biofisik : overeksploitasi sumberdaya, pencemaran kegiatan industri, bencana alam, konflik pemanfaatan ruang.

TEMA : ASAS DAN PRINSIP PERENCANAAN

TATA RUANG PESISIR DAN LAUT

Asas pemetaan ruang :

  1. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 asas pemetaan ruang adalah : Keterpaduan, Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan, Keberlanjutan, Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan, Keterbukaan, Kebersamaan dan Kemitraan, Pelindungan Kepentingan Umum,  Kepastian Hukum dan Keadilan dan Akuntabilitas.
  2. pasal 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, bahwa:

”Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mi laut di ukur dari garis pantai.”

  1. Menurut UU No.27 Tahun 2007, Pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan pada : keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentrialisasi, akuntabilitas, dan keadilan
  2. UNECE menyepakati 6 prinsip utama :
    1. Prinsip demokratis : perencanaan tata ruang bergantung pada pemerintahan, pemerintahan baik dapat berdampak pada kualitas perencanaan yang baik.
    2. Prinsip subsidiaritas : Proses pengambilan keputusan seharusnya digerakkan oleh kebutuhan setempat
    3. Prinsip partisipasi : Proses pengambilan keputusan seharusnya transparan sehingga masyarakat memahami seluruh pertimbangan pengambilan keputusan.
    4. Prinsip keterpaduan : membantu menciptakan penguatan yang saling melengkapi diantara beragam kebijakan dan kegiatan, dan dapat juga mengurangi dampak negatif dari persaingan diantara pemerintah daerah

TEMA : KEBIJAKAN PEMETAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Analisis Kebijakan Pembangunan dan Penataan Ruang : otonomi daerah. Ada 3 aspek yaitu :

  1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
  2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
  3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

Analisis Daya Dukung Lingkungan : merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung suatu kegiatan sehingga terciptanya keseimbangan alam.

beberapa definisi mengenai analisis daya dukung  lingkungan yaitu :

  1. Jumlah organisme atau spesies khusus secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu lingkungan
  2. Jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan
  3. Jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut
  4. Jumlah populasi maksimum dari organisme khusus yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut

Analisis Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau Kecil : potensi yang ada di Indonesia seharusnya Indonesia bisa menjadi salah satu negara kepulauan terkaya didunia karena sumberdaya pesisir dan laut seperti perikanan tangkap merupakan salah satu sumberdaya dengan nilai yang cukup tinggi sedangkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan jika dikelola dengan baik dapat menjadi daerah wisata . Namun sangat disayangkan banyak dari potensi-potensi yang ada di indonesia  tidak dimanfaatkan secara maksimal hingga terjadinya aktifitas illegal dan pengelolaan yang buruk

Analisis Kesesuaian Lahan : dapat menggunakan SIG yang dapat diterapkan dalam konsep penetapan potensi lahan untuk berbagai macam kegiatan diantaranya :

  1. Kesesuaian wilayah penangkapan ikan : klorofil a dan suhu permukaan laut
  2. Konservasi : karakteristik keunikan ekosistem, spesies yang diminati, nilai kelangkaan, ciri geofisik yyang bernilai sumber pengetahuan atau estetik, fungsi perindungan hidrologi
  3. Pertahanan keamanan
  4. Marine eco tourism
  5. Pemberdayaan masyarakat : harus lebih desentralisasi dan pemerintah harus bersama masyarakat menciptakan rencana, melaksanakan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang. Top down approach berubah jadi bottom up approach dan partisipatory.

Analisis Pemanfaatan Ruang dalam Penentuan Pusat Pengembangan Wilayah : bertujuan untuk menyusun suatu kebijakan dalam rangka mengambil keputusan untuk menetapkan suatu lokasi di wilayah pesisir dan laut yang berpotensi untuk dikembangkan dan diharapkan dapat memberikan ‘trickling down effect’ kepada wilayah di sekitarnya, mningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan yang mengakomodasi satu unit kerja yaitu Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil-Ditjen Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil ternyata cukup signifikan mengembangkan dan menerapkan konsepkonsep penataan ruang wilayah pesisir dan laut, sehingga saat ini banyak pihak yang mulai memperhatikan penataan ruang wilayah pesisir dan laut sebagai suatu hal yang penting.

Analisis Kesediaan Infrastruktur : menjadi kunci kesuksesan dalam percepatan pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Analisis Perekonomian : untuk mengoptimalkan dilakukan pembentukan zonasi yang terdiri atas zona konservasi, zona wisata pantai, zona wisata selam, dan zona budidaya.

Analisis Kependudukan dan Sosial Budaya Masyarakat : kajian sosek dengan penentuan stakeholder, Kajian risiko bencana untuk setiap jenis bencana di wilayah provinsi sebagai bagian dari analisis karakteristik fisik wilayah, kajian kultural masyarakat sekitar.

Analisis Negara Tetangga : kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan

Analisis Ketahanan Negara : dimana pemerintah daerah pesisir setempat akan berkoordinasi dengan angkatan laut untuk menjaga kedaulatan negara dan menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinpeginkan. Karena itulah, untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus menjaga pesisir dan pulau-pulau kecil, TNI AL telah membuat pangkalan-pangkalan yang tersebar di seluruh Indonesia.

TEMA : PERATURAN, KELEMBAGAAN

DAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL

Pengembangan Usaha Periknan Tangkap :

  • Perikanan punya peran strategis
  • Indonesia negara maritim
  • Kekayaan harus dikelola dengan bijaksana
  • pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak. Pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari segenap stakeholder, baik dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi maupun masyarakat luas. Selain itu pembangunan perikanan tangkap juga membutuhkan kepekaan kepedulian, dan empati yang dilandasi dengan nilai-nilai spiritual yang luhur.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Perikanan dan Wisata Bahari

  • Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Perikanan
    • Untuk meningkatkan nilai tambah produksi
    • Isunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana
    • Peraturan pengembangan sarana dan prasarana industri perikanan dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-Kp/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional yang menyebutkan bahwa salah satu Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) adalah penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana dibidang perikanan yang dilaksanakan melalui :
      • penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana seperti sarana produksi, air bersih, jalan, dan listrik; dan
      • percepatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah oleh pemerintah daerah dan/atau pelakuusaha.
    • Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/Men/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, Unit Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan yaitu kelembagaan yang berperan sebagai pelaku utama perikanan sebagai unit penyedia sarana dan prasarana, erat hubungannya dengan fungsi unit produksi perikanan.
  • Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Bahari
    • Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil, agar pengembangan pariwisata tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan tetap menjaga aspek keberlanjutan maka pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil harus melalui studi AMDAL/UKL-UPL :
      • Luas area terbangun untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau yang diperuntukan bagi pengembangan pariwisata.
      • Garis sempadan bangunan dan sempadan pantai harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk pembangunan bungalow atas air (water bungalow) yang telah di setujui berdasarkan studi AMDAL.
      • Bangunan akomodasi menghadap ke arah pantai dan tidak dihalangi oleh bangunan lain.
      • Ketinggian bangunan disesuaikan dengan luasan pulau dan karakteristik lingkungan pulau.
      • Gaya arsitektur dan bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata disarankan mencerminkan identitas lokal dan ramah lingkungan.
      • Pembuatan sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.
      • Pembangunan fasilitas bungalow atas air (water bungalow) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      • Fondasi bungalow tidak merusak gugusan terumbu karang hidup.
      • Tinggi bungalow maksimum 1 (satu) lantai.
      • Jumlah kamar bungalow atas air harus didasarkan pada perhitungan daya dukung lingkungan.
      • Pembangunan pendaratan/tambat kapal (jetty) dan mooring buoy harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      • Tidak dibangun di atas terumbu karang hidup.
      • Fondasi bangunan tambat kapal tidak merusak gugusan terumbu karang hidup.